Analisis Yuridis Keabsahan Perjanjian Pinjaman Online Spinjam Pada Aplikasi Shopee Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Juridical Analysis Of The Validity Of Online Loan Agreements Spend On The Shopee Applicatio Based On The Book Civil Law Act
Keywords:
Perlindungan Hukum, Legal Protection, Agreement, FintechAbstract
In this research the author raised the title "Judicial Analysis of the Validity of Online Loan Agreement on the Shopee Application". The purpose of this research is to find out the problems that will be examined in this thesis are: How is the validity of online loan agreements based on the provisions of the Civil Code and what is the legal protection for debtors and creditors when using online loan agreement on the Financial Technology-based Shopee application. The research method used is normative-empirical law and the specifics used in this research are descriptive analysis. Based on research results, legally, fintech agreements remain valid if they meet subjective and objective requirements. On the other hand, the fintech agreement is made by the organizer, not made by the parties as users. in fintech agreements. If the agreement fulfills these elements, then the fintech agreement is valid according to law. Legal protection for parties in the implementation of online-based money lending and borrowing includes preventive and repressive legal protection, where preventive law is based on its implementation before a dispute occurs. Meanwhile, repressive legal protection is carried out after a dispute occurs.
References
A. Buku-Buku
R. Subekti, Hukum Perjanjian. Intermasa: Jakarta , 2004
Suharnoko, Hukum Perjanjian (teori dan Analisa Kasus), Kencana prenada Media Group: Jakarta, 2004
Munir Fuandy, Pengantar Hukum Bisnis, PT. Citra Aditya Bakti, bandung, 2002
Mariam Darus, Aneka Hukum Bisnis, Alumni: Bandung, 1994
Ahmadi Miru, Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak, Rajawali Pers: Jakarta, 2007
Subekti, Kitab Unndang-Undang Hukum Perdata, PT. Arga Printing: Jakarta 2007
Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum, Rajawali Pers, Jakarta,2010
Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, Bina Ilmu: Surabaya, 1987
B. Jurnal dan skripsi
Fais, K. (2021). Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Jurnal Hukum, 70–90.
Samir,s & Rahmizal, M. (2017). Developiong Islamic Financial Technology In Indonesia,1(2)
Santi, Ernama., Budiharto dan Saptono, Hendro. (2017). Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Financial Technology
(Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor77/POJK.01/2016), Diponegoro Law Journal.
Diah Ayu, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Online studi kalangan Mahasiswa UINSA (Skripsi, UINSA Surabaya, 2018).
M. Shidqon Prabowo, “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Yang Dirugikan dalam Fintech Lending Transaksi Peminjaman Uang Online Perspektif UU No. 8 Tahun 1999”, Jurnal Magister Hukum Udayana, Vol 10 No. 4 (2021): 753-268.
I Putu Gede Wirawan, I Wayan Novy Purwanto "KEABSAHAN PERJANJIAN FINTECH DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA" Jurnal Kertha Desa Vol 9 No. 5 Tahun 2012, hlm. 82-91.
C. Internet
Ernasari, dkk, (2017), “Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Financial Technology (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016)”, Diponogoro law Journal Vol.6, (online), (https://jurnal.hukumonline.com/,diakses 10 januari 2023)
http://www.bankmandiri.co.id/article/commercial-virtual-account.asphttps://www.rumah.com/panduan-properti/wanprestasi-47060,(diakses tanggal 10 januari 2023)
https://www.online-pajak.com/tentang-pajak/pinjaman-online,(diakses tanggal 2 April 2023)
https://www.bhp.co.id/2016/08/30/pengacara-semarang-dasar-hukum-penyelesaian-kredit-macet/,(diakses tanggal 02 April 2023)
iPrice, Peta E-commerce Indonesia dalam https//iprice.co.id/insights/mapofecommerce, diakses pada tanggal 21 juli 2023, pukul 16.00 WIB.
Shopee-karir, https//careers.shopee.co.id/about, (diakses pada tanggal 21 juli 2023, pukul 16.12 WIB.
https://help. Shopee.co.id (diakses tanggal 7 agustus 2023)
D. Peraturan Perundangan-Undangan
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998.
Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 11 Tahun 2008.
Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/POJK.01/2016 tentang layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.
Indonesia, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Jasa Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi
Indonesia, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang bentuk pertanggungjawaban penyelenggara
Indonesia, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang sanksi administratif
