Current Issue

Vol. 7 No. 2 (2026): "Transformasi Hukum dan Tata Kelola Berkelanjutan dalam Mewujudkan Keadilan, Perlindungan Hak, dan Pembangunan Nasional"
					View Vol. 7 No. 2 (2026): "Transformasi Hukum dan Tata Kelola Berkelanjutan dalam Mewujudkan Keadilan, Perlindungan Hak, dan Pembangunan Nasional"

PENGANTAR REDAKSI

Bismillahirrahmanirrahim

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas taufik, hidayah dan ridho-Nya telah menyertai terbitnya “JURIDICA : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani”, Volume 7 Nomor 2 Edisi Bulan Mei 2026. Bertema “Transformasi Hukum dan Tata Kelola Berkelanjutan dalam Mewujudkan Keadilan, Perlindungan Hak, dan Pembangunan Nasional”, mengingat pentingnya penerapan hukum yang berdasarkan pada kondisi yang sebenarnya dalam rangka kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat saat ini, mengikuti perkembangan revolusi 5.0. dalam edisi terbitan ini menyajikan praktik-praktik hukum dalam memastikan hak-hak masyarakat dijalankan berdasarkan prinsip peraturan perundang-undangan.

Pada edisi ini, pembaca akan disuguhkan kajian yang beragam baik dari aspek hukum privat, hukum publik, hukum pidana, hukum adat, hukum lingkungan, maupun hukum investasi. Artikel “Analisis Komparatif Terhadap Perlindungan Kreditor dalam Hukum Pailit Indonesia dan Korea Selatan” karya Nelson Sii dan Udin Silalahi mengkaji perbandingan sistem perlindungan kreditor dalam rezim kepailitan dua negara yang memberikan perspektif penting bagi pengembangan hukum bisnis di Indonesia. Sementara itu, artikel “Proses Penyelesaian Terhadap Laka Lantas Anak Dibawah Umur Oleh Unit Laka Lantas Polres Tanah Datar” karya Ihsanul Fikri Dwiyanto mengangkat isu perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dalam konteks kecelakaan lalu lintas. Dari perspektif hukum administrasi dan tata kelola pemerintahan, artikel “Responsivitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik: Bukti Empiris dari Administrasi Kecamatan di Lombok Barat” karya Anies Prima Dewi, Hairul Maksum, dan Muhammad Alvan Fariz Himratama memberikan gambaran empiris mengenai pentingnya kualitas pelayanan publik sebagai indikator keberhasilan penerapan prinsip-prinsip good governance. Kajian ini menjadi relevan di tengah tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik yang semakin cepat, transparan, dan akuntabel. Isu pluralisme hukum dan pengakuan terhadap hukum yang hidup dalam masyarakat diangkat melalui artikel “Tinjauan Yuridis Terhadap Perkawinan Adat dan Pengakuannya dalam Hukum Nasional” karya R. Fahmi Natigor Daulay dan Sri Hariati. Artikel ini memperlihatkan pentingnya harmonisasi antara hukum negara dengan nilai-nilai hukum adat yang masih berkembang dan dipraktikkan oleh berbagai komunitas di Indonesia.

Dalam ranah hukum pidana dan pemasyarakatan, artikel “Transfer Narapidana Narkotika: Menyeimbangkan Rehabilitasi dan Kedaulatan Pemidanaan” karya Ufran dan Ahwan menawarkan perspektif mengenai keseimbangan antara tujuan rehabilitasi bagi narapidana dan prinsip kedaulatan negara dalam pelaksanaan sistem pemidanaan. Kajian ini menjadi penting mengingat meningkatnya perhatian global terhadap pendekatan rehabilitatif dalam penanganan tindak pidana narkotika. Perhatian terhadap isu lingkungan hidup tercermin dalam artikel “Kajian Normatif Terhadap Pengaturan Hukum Konservasi Laut di Indonesia” karya Nathania Permata S. dan Wawan Andriawan serta artikel “Pengaturan Jasa Lingkungan dalam Perspektif Hukum Positif di Indonesia” karya Hera Alvina S. dan Ayang Afira Anugerahayu. Kedua artikel tersebut menegaskan urgensi penguatan instrumen hukum lingkungan dalam menghadapi berbagai tantangan eksploitasi sumber daya alam dan kebutuhan pembangunan berkelanjutan. Selain itu, artikel “Implementasi Prinsip Itikad Baik dalam Perjanjian Pisah Harta Suami-Istri: Tinjauan Hukum Perjanjian di Indonesia” karya Ayang Afira Anugerahayu dan Hera Alvina Satriwan mengulas penerapan prinsip fundamental dalam hukum perjanjian yang memiliki implikasi penting terhadap perlindungan hak dan kepentingan para pihak dalam hubungan keluarga. Sementara itu, artikel “Tanggung Jawab Penanam Modal Terhadap Masyarakat Adat Dalam Perspektif Hukum Investasi” karya I Gusti Bagus Sakah Sumaragatha dan R. Fahmi Natigor Daulay menghadirkan diskursus mengenai pentingnya keseimbangan antara kepentingan investasi, perlindungan hak masyarakat adat, dan prinsip pembangunan yang berkeadilan.

Secara keseluruhan, artikel-artikel yang termuat dalam edisi ini menggambarkan keterkaitan erat antara hukum, tata kelola pemerintahan, perlindungan hak masyarakat, dan pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan. Keragaman tema yang diangkat menunjukkan bahwa tantangan hukum kontemporer memerlukan pendekatan yang multidimensional dan adaptif terhadap perkembangan zaman.

Redaksi berharap publikasi ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, memperkaya khazanah akademik, serta menjadi referensi yang bermanfaat bagi peneliti, akademisi, mahasiswa, praktisi hukum, maupun para pengambil kebijakan. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh penulis, mitra bestari, editor, dan semua pihak yang telah berkontribusi dalam proses penerbitan jurnal ini.

Akhirnya, semoga edisi ini dapat memberikan manfaat yang luas dan menjadi bagian dari upaya bersama dalam mendorong pengembangan ilmu hukum yang responsif, inklusif, dan berorientasi pada keadilan serta kemaslahatan masyarakat.

 

REDAKSIAH

Published: 01-06-2026

Full Issue

Articles

View All Issues