KRIMINALISASI KEBIJAKAN (BELEID) TERHADAP PEJABAT PEMERINTAH DALAM TINDAK PIDANA ADMINISTRATIVE CORRUPTION
(Kajian Terhadap Putusan No. 20/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Mtr)
Keywords:
Judge's DecisionLegal Consideration, Policy Criminalization, DiscretionAbstract
This article aims to examine the case of the distribution of clothing and food packages phase II in East Lombok Regency, or better known as Eid packages in terms of the legal considerations of the judge's decision. The point of policy confusion in state administrative law with criminal law or better known as administrative corruption. Government officials who must implement the policy, when the program is running, must deal with the criminalization of the policies that it implements. Based on these issues it is interesting to discuss related to the legal considerations of the judge's decision to release the accused and whether all government officials have the right to discretion in carrying out their positions. The research method used is a descriptive normative method, with a statutory approach, a conceptual approach and a case approach. The results of the discussion revealed that criminal law is used carefully and operationalized truly as the last drug (ultimum remedium) and not necessarily used as the main drug (primum remedium) so that government officials are no longer afraid to carry out work in the public interest and community welfare.
References
Ali Achmad, Perubahan Masyarakat, Perubahan Hukum dan Penemuan Hukum oleh Hakim, Ujung Pandang, Lembaga Penerbit Universitas Hasanudin, 1998.
Aloysius Soni. Century Gate: Mengurai Konspirasi Penguasa-Pengusaha, Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2010
Bambang Sutiyoso, Metode Penemuan Hukum, Yogyakarta, UII Press, 2006.
Bagir Manan Dan kuntana Magnar, Peranan peraturan Prundang-undangan Dalam pembinaan Hukum nasiomal, Armico, Bandung,1987.
Budi Suhariyanto, Penyelesaian Disparitas Putusan Pemidanaan Terhadap “Kriminalisasi” Kebijakan Pejabat Publik (Settlement of Disparity in “Criminalized” Public Official Making and Implementing Public Policy), Jurnal De Jure, Vol. 18 No. 3, September 2018Darwan Prinst, Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. PT Citra Aditya Bakti: Bandung. 2002.
Dwidja Priyatno, Kriminalisasi Kebijakan. Jurnal Wawasan Hukum, Volume 23 Nomor 2, September 2010
Lili Rasjidi dan Liza Sonia Rasjidi, Monograf: Filsafat Ilmu, Metode Penelitian, Dan Karya Tulis Ilmiah Hukum, Bandung, 2009.
Marwan Effendy, Korupsi & Strategi Nasional (Pencegahan Serta Pemberantasannya). Referensi: Jakarta, 2013.
Muladi dan Diah Sulistyani, Kompleksitas Perkembangan Tindak Pidana dan Kebijakan Kriminal, Alumni. Bandung, 2016.
Mukti Aro. Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama. cetakan V. Yogyakarta. Pustaka Pelajar, 2004.
R Afandi. Analisis Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Pencabulan Terhadap Anak. http://download.portalgaruda.org. (19 November 2019).
Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara. Rajawali Pers: Jakarta, 2011.
Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2006.
Sudikno Mertokususmo, Penemuan Hukum Sebuah Pengantar, Yogyakarta, Liberty, 1998.
W Riawan Tjandra, Mengadili Kebijakan, Kompas, 13 Maret 2014
https://lomboktoday.co.id/2014/09/18/hutang-jatuh-tempo-lunas-terbayar-1606.html, (12 Agustus 2019)
Kejaksaan Negeri Selong, Surat Dakwaan No. PDS-06/P.2.12/Ft.1/04/2019, tanggal 2 Mei 2019
