KINERJA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014
Keywords:
Establishment of Regional Regulation, Regional People's Representative Council, PerforanceAbstract
In the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, it was mandated that the regional government has the authority to regulate and manage its own affairs according to the principle of autonomy. Regions have the right to form their own legal products (Perda). The DPRD has three functions, one of which is the function of legislation, namely the function of making regional regulations with regional heads. The DPRD together with the Regional Government must form a good local regulation and in accordance with the conditions of the local community. In Lombok East Regency, the performance of the Lombok East DPRD is considered optimal in the formulation of regional regulations
Qualitative research approach. Type of empirical juridical research. Research location of the Lombok East Regency DPRD building. Data collection using interviews and documentation. Data processing techniques use descriptive methods.
The conclusions of this study are Lombok East Regency DPRD in the process of drafting the Lombok East Regency Regulation, it can be concluded that the performance of the Lombok East Regency DPRD in the process of drafting the Regional Regulation has not gone well, because of the 5 aspects used in the field to become analysis
References
Buku-Buku
Anindita Dwi Hapsari, ,2018 “Pelaksanaan Fungsi Legislasi Dprd Dalam Pembentukan Peraturan Daerah(Studi Tentang Pembentukan Perda Kota Tegal Periode 2014-2019)” Tesis Fakultas HukumUniversitas DiponegoroSemarang
Heni Lestari “Kedudukan Dan Peran Anggota Dewan Perempuan Dalam Fungsi Legislasi di DPRD Kabputen Cilacap Periode 2009-2014” Skripsi, Universitas Negeri Semarang Fakultas Ilmu Sosial, Tahun 2015.
Himpunan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2018, 10 Peraturan Daerah, di Perbanyak Oleh: Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Timur.
Soerjono Soekanto “Pengantar Penelitian Hukum” cet-3 , penerbit; Universitas Indonesia (UI-Press), 1986
Salim H. HS dan Erlies Septiana Nurbani, “Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi” (jakarta:rajawali pers cet-2 thn 2013).
Mulyani, Basri. "Dekonstruksi Pengawasan Peraturan Daerah Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja." JURIDICA: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani 2.1 (2020): 91-115. DOI: https://doi.org/10.46601/juridica.v2i1.183
Peraturan-Peraturan
Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah
Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Undang-Undang RI Nomor 12 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah, Lembaran Daerah, dan Berita Daerah, (Jakarta: CV. Tamita Utama, 2011),
Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
Peraturan Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
Peraturan Daerah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Privensi, Kabupaten Dan Kota, Pasal 3 Diterbitkan : Bagian Hukum Dan Humas Sekretariat DPRD Kebupaten Lombok Timur.
internet
http://brainly.co.id dari Nasywanyhania diekspos 13/10/2016 di akses tanggal 26/10/2018 jam. 4.50 wita
http://brainly.co.id, di ekspos pada tanggal 05/11/2016 di akses pada tanggal 26 obtober 2018, jam. 04:02 wita.
http://www.talagobatuah.com/search?q=kedudukan DPRD di ekspos senin 14 november 2014, di download 29/10/2018 jam 18.wita
https://id.m.wikipedia.org, diakses pada tanggal 26 oktober 2018 jam, 4;00 wita
http://www.kecarat.com/2016/09/himpunan-peraturan-daerah-perda_4.html, didownload pada tanggl 4 oktober 2018 jam 14.00 wita
https://www.kemendagri.go.id/media/filemanager/2016/06/21/b/a/batal_perda_21_juni_2016.pdf
