TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMBERIAN IZIN PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN BATUAN SERTA PENGENDALIAN DAMPAKNYA DI KABUPATEN LOMBOK TIMUR
Keywords:
Supervision; Mining Exciting Materials; Mining licenseAbstract
Mining of rock minerals in the sandstone and gravel type is a mining commodity owned by the people of Lombok East Regency which requires supervision by the local government. Unfortunately, there are still problems in monitoring mining activities of excavated rock materials, which are not in accordance with mining principles. This study aims to determine the role of the local government in the supervision of mining excavated rock materials as well as the factors that influence the existence of the activities in Lombok East Regency. This research uses an empirical legal method, which is a study examining problems according to facts that take place in the field. The results show that the Lombok East Regency Government no longer has the authority to supervise the mining since it has been taken over by the Provincial Government, starting with the issuance of Law No. 23 of 2014 concerning the Regional Government. The factor hampering the mining supervision and licensing process is that it is difficult for miners and mining companies to apply for permits whereas business owners are obliged to obtain mining permits from the Provincial Government. Given the great distance, this has been one of the factors causing many illegal mining activities to occur in Lombok East Regency.
References
HS, Salim, Hukum Pertambangan dan Batu Bara, Jakarta : Sinar Grafika 2002
Adi, Dwi Primilono, 2016, Konsep Hukum Pertambangan Rakyat Studi di Kabupaten Lombok Barat, Mataram : Jurnal IUS 2016
Paramita, Rahadian P, Pengelolaan Pertambangan Mineral di Provinsi Nusa Tenggara Barat, Makalah Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Usaha Pertambangan di Provinsi Nusa Tenggara Barat Dalam Rangka Koordinasi-Supervisi Kementerian ESDM RI-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), 2015
Indonesia, Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara, UUD Nomor 4 tahun 2009, TLN Nomor 4959 tahun 2009.
Indonesia, Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU nomor 32 tahun 2009, TLN nomor 5059 tahun 2009.
Indonesia, Undang-Undang Tentang Pemerintahan daerah, UU Nomor 22 tahun 2014, TLN nomor 5587 tahun 2014.
Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan, TLN nomor 5110 tahun 2010.
Nusa Tenggara Barat, Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara, Perda Nomor 4 tahun 2012, TLD nomor 81 tahun 2012.
Lombok Timur, Salinan Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup.
https://id.wikipedia.org/wiki/Sejarah_perminyakan_di_Indonesia
