IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG KARTU IDENTITAS ANAK
Studi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Timur
Keywords:
Child Identity Card, Population and Civil Registry Office, East Lombok RegencyAbstract
The government issued Law Number 23 of 2006 concerning Population Administration. One of the government's efforts to provide and protect children's rights to identity is manifested in the issuance of the Child Identity Card (CIC) program which took effect since early 2016. CIC is regulated in the Minister of Home Affairs Regulation Number 2 of 2016 concerning Child Identity Cards. The research objective was to determine the implementation of the Minister of Home Affairs Regulation Number 2 of 2016 regarding CIC in East Lombok Regency and to find out the legal aspects in the implementation of CIC issuance in East Lombok Regency. This research is a type of empirical juridical research, in this study the approach used in solving the problem is to use the empirical juridical approach method. The juridical approach that is meant is that law is seen as a norm or das sollen, because in discussing the problems in this study using legal materials (both written law and unwritten law or both primary, secondary and tertiary legal materials. by looking at law as a social, cultural or das sein reality because in this study the data used are primary data obtained directly from the research location. In this study the type of data collected is divided into two types of data, namely primary data and secondary data. Data collection techniques obtained directly from data sources at the research location or field (field research) were obtained through interviews and observations.
References
A. BUKU-BUKU
Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004).
Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002).
Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, Metodologi Penelitian, (Jakarta: Bumi Aksara, 2001).
Dunn, William N. Pengantar Analisis Kebijakan Publik. (Yogyakarta. Gajah Mada University Press 2008)
Elina Aryanti, Implementasi Kebijakan Kependudukan Di Kabupaten Kuantan Singingi (Studi Kasus Pengurusan Akta Kelahiran Tahun 2012)”Dalam Jurnal Online Mahasiswa FISIP Volume 1 No.2-Oktober 2014
Harbani Pasalong, Teori Administrasi Publik, (Bandung: Alfabeta, 2011).
Lijan Poltak Sinambela, dkk., Reformasi Pelayanan Publik; Teori, Kebijakan, dan Implementasi, (Jakarta: PT. Bumi Aksara: 2006)
Mulyadi, Dedi. Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik. (Bandung. Alfabeta, 2016).
Pasolong, Harbani. Teori Administrasi Publik. (Bandung. Alfabeta, 2016).
_______. Teori Administrasi Publik. (Bandung: Alfabeta, 2013).
Philipus Hadjon, dkk, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, (Jogyakarta: Gadjah mada Press, 1994).
Prayudi Atmosudirdjo, Ilmu Administrasi, (Jakarta: Untag University, 1970)
Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitiaan Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta: Rineka Cipta, 2012).
Sugiyono, Metode Penelitian Manajemen, (Bandung: Alfabeta, 2014).
Sutarto. Dasar – dasar Organisasi. (Jakarta: GunungAgung, 2009)
Taliziduhu, Ndraha. Metodologi Pemerintahan Indonesia. (Jakarta: BinaAksara, 2011).
Thoha, Miftah. Ilmu Administrasi Negara. (Jakarta: Raja Biro Findo Persada, 2008)
Turner, Mark dan Hulme, Governance, Administration and Develovment :Makiing the State Work, MacMillan Press, London, 1997
Waldo, Dwight, Ideas and Issues in Public Administration, McGraw-Hill Book Company Inc, New York, 1953
Yeremias. T. Keban. Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik. Konsep, Teori Dan Isu, (Yogyakarta: Gaya Media, 2008)
B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, ditetapkan tujuh asas penyelenggaraan yang baik
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan.
Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Pemerintah Daerah.
PP Nomor 40 tahun 2019 tentang Pelaksanaan UU 23/2006 tentang Administrasi Kependudukan
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
Menpan. 2003. Keputusan Menpan Nomor 63/kep/M.PAN/7/2003 Tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Indentitas Anak.
Peraturan Daerah No.8 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan dan Pencatatan Sipil Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Korban perdagangan Orang dan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak
C. SUMBER LAIN/INTERNET
Basri, Mulyani. "Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Tentang Pelayanan Publik." (2015). http://repository.ugr.ac.id:1015/19/ diunduh tanggal 18 Agustus 2020
