PENERAPAN PERKARA PRODEO DI PENGADILAN NEGERI SELONG KLAS I.B
Keywords:
Penerapan, Perkara Prodeo, PengadilanAbstract
The purpose of this study is to find out How is the implementation of Prodeo Cases In The Selong State Court. When filing a lawsuit in court, the requirement to pay down payment through the bank has been stated in Supreme Court Circular Letter Number 04 of 2008 concerning Collection of Case Fees. For those who cannot afford to pay court fees, they can file a case for free (Prodeo) by obtaining permission to be exempt from paying court fees. The Selong District Court is obliged to provide this policy and implement it optimally in providing legal assistance to people who cannot afford it in accordance with what is mandated in the Republic of Indonesia Supreme Court Regulation Number 1 of 2014 concerning Guidelines for Providing Legal Services for Disadvantaged People. In practice, the Prodeo case does not proceed according to the mandate of statutory regulations based on the results of research obtained at the Selong District Court, the process of applying for free legal aid (Prodeo) at the Selong District Court has not been running since 2010 until now, because there are no individual members of the community who resolved the matter through Prodeo.
References
DAFTAR PUSTAKA
Buku-Buku
Purnadi Purbakara dan soejono soekarno, Perihal Kaidah Hukum, (Bandung: Penerbit Alumni), cet. Ke-4, 1997
Riduan Syahrani, Rangkuman Intisari Ilmu Hukum, Bandung: Citra Aditya Bakti 2013.
Ishaq, Dasar-dasar Ilmu Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika), 2016
Rianto Adi, Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum, Jakarta: Granit, hal 57jo. Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI Press 2004
Rulam Ahmadi, Metodelogi Penelitian Kualitatif, Ar Ruz Media, Cetakan ke III Yogyakarta 2016
Eddy O.S. Hiariej, Hukum Acara Pidana, (Tanggerang Selatan: Universitas Terbuka), 2017
Sarwono, Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik, Jakarta: Sinar Grafika 2011
Mohammad Toufik Makarao, Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata, (Jakarta : Rineka Cipta), 2004
Jurnal dan Skripsi
Feishol Kamal Romadlon, Fikri. Penerapan Asas Sederhana Cepat Biaya Ringan Pada Perkara Prodeo Di Pengadilan Agama Cibadak Tahun 2016. Diss. UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2017.
Hartos, Nofri. "Implementasi Perkara Prodeo Bagi Masyarakat Miskin Di Pengadilan Agama Kelas 1A Padang." Jurnal Al-Ahkam 11.1 (2020): 149-172.
Trisna, Nila, and Ulya Masyita Kahar. "Implementasi Beracara Secara Prodeo di Pengadilan Negeri Meulaboh." JUSTISI 9.3 (2023): 253-265.
Mertosono, Mohammad Sholihin. "Kajian Yuridis Bantuan Hukum Cuma-cuma Bagi Masyarakat Tidak Mampu Dalam Proses Penyelesaian Perkara Perdata Di Pengadilan." Lex Privatum 5.4 (2017).
Internet
Hukum Pidana Bagian Hukum Publik, https://abdulkadir.blog.uma.ac.id/Hukum Pidana Bagian Hukum Publik/, (diakses 07 November 2023)
Perbedaan Prodeo dan Pro Bono, https://www.hukumonline.com/klinik/a/pro-bono-dan-prodeo/ (diakses 18 November 2023)
Profil Pengadilan Negeri Selong, https://www.pn-selong.go.id/link/2022081614415487048373362fb4a42c335e.html, (diakses 18 November 2023)
Sistem Informasi Penelusuran Perkara, https://sipp.pn-selong.go.id/list_perkara/search, (diakses 18 November 2023)
Peraturan Perundang-Undangan
Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
Undang-undang Republik Indonesia, Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum.
Undang-Undang 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum
SEMA Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pemberi Bantuan Hukum.
Surat Edaran Dirjen Badilag Nomor: 0508.a/DJA/HK.00/III/ Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan
PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan
Published
How to Cite
Issue
Section
Copyright (c) 2024 JURIDICA : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
JURIDICA : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani dilisensikan dengan CC BY-NC-ND 4.0© 2 by Universitas Gunung Rinjani 
