PERLINDUNGAN KONSUMEN JASA PARKIR MENURUT PERDA NO. 10 TAHUN 2016 DI KABUPATEN LOMBOK TIMUR
Parking Services Consumer Protection According To Regional Regulation No. 10 Year 2016 In East Lombok Regency
Keywords:
Perlindungan Hukum, konsument, jasa parkir, Perlindungan Konsumen, Parkir, Lombok TimurAbstract
Konsumen merupakan rantai posisi yang sering berada pada kondisi yang tidak seimbang dengan produsen/penyedia jasa. Untuk itu perlu adanya ketentuan atau payung hukum yang memberikan jaminan penyeimbang terhadap konsumen. Hal inilah yang menjadi permasalahan yang ingin di teliti oleh penulis. Bagaimana bentuk ketentuan hukum yang jaminan hak-hak konsumen. Tujuan dari penilitian ini adalah untuk mengetahui konsumen jasa parkir di Kabupaten Lombok Timur di lindungi oleh ketentuan hukum positif. Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif empiris dengan pendekatan masalah dari ketentuan perundang-undangan dengan fakta-fakta di lapanagan. Berdasarkan pada hasil penelitian penulis, lahirnya PERDA No 10 Tahun 2016 tentang parkir yang di harapkan mampu memberikan keseimbangan terhadap konsumen, justru menjamin 50% dari nilai kerugian yang di alami oleh konsumen. Berbeda dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Konsumen, yang menjamin setiap kerugian harus diganti dengan nilai yang setara atau sejenis dengan kerugian yang di alami konsumen. Sehingga dapat disimpulkan bahwa perangkat hukum daerah Kabupaten Lombok Timur belum sepenuhnya memberikan jaminan terhadap hak-hak yang dimiliki oleh konsumen.
References
DAFTAR PUSTAKA
A. Buku-Buku
Adisasmita, Rahardjo, 2011, Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah, Yogyakarta: Graha Ilmu. Agustina, Rosa, 2008,
Perbuatan Melawan Hukum, Jakarta, FH Universitas Indonesia. Ahmaturrahman, 2020,
Hukum Acara Perdata Di Indonesia, Indralaya: Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya. Amiruddin, Zainal Asikin, 2018,
Pengantar Metode Penelitian Hukum, cetakan kesepuluh, Depok:, PT. RajaGrafindo Persada. Andreae, Fockema, 1983,
Kamus Istilah Hukum, Belanda-Indonesia: Bina Cipta. Apeldoorn, L.J Van, 1993,
Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: PT. Pradnya Paramita. Asikin, Zainal, 2012, Pengantar Tata Hukum Indonesia, Jakarta: Rajawali Press. Budiono, Herlien, 2006,
Asas Keseimbangan Bagi Hukum Perjanjian Indonesia, cetakan 1, Bandung: Citra Aditya Bakti. Bungin, Burhan, 2010,
Analisis Data Penelitian Kualitatif, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Djojodihardjo, MA. Moegni, 2009,
Perbuatan Melawan Hukum, Jakarta: Pradnya Paramita. Fitzgerald, JP., 1966, Salmond on Jurisprudence, London: Sweet & Maxwell. Fuadi, Munir, 2001,
Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis), Buku Kedua, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. Hadjon, Philipus, M., 1988,
Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, Surabaya: Bina Ilmu. Harahap, M. Yahya, 1986,
Segi-Segi Hukum Perjanjian, Bandung: Alumni. HS, Salim, 2008,
Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW), Jakarta: Sinar Grafika
B. Perundang - undangan
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer).
Keputusan Mahkamah Agung Nomor:2078 K/Pdt/2009.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 10 Tahun2016 Tentang Penyelenggaraan parkir.
Peraturan Bupati Lombok Timur No. 65 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Pelaksana PERDA Nomor 10 Tahun2016 Tentang Penyelenggaraan parkir.
Peraturan Bupati Lombok Timur No. 14 Tahun 2021 Tentang Penyesuaian Penyesuaian Tarif Retribusi Tempat Parkir Khusus.
Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.
Published
How to Cite
Issue
Section
Copyright (c) 2024 JURIDICA : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
JURIDICA : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani dilisensikan dengan CC BY-NC-ND 4.0© 2 by Universitas Gunung Rinjani 
